Selasa , 25 Juni 2019
Home » Berita Foto » KPU Madina Minta Caleg Terpilih Segera Laporkan LHKPN

KPU Madina Minta Caleg Terpilih Segera Laporkan LHKPN

Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina), Muhammad Yasir Nasution.

Mandailing Natal, sidaknews.com – Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina), Muhammad Yasir Nasution mengingatkan Partai Politik peserta Pemilu 2019 supaya segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPU Madina sudah surati partai politik peserta Pemilu 2019 terkait dengan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Caleg terpilih,” kata Yasir Nasution kepada wartawan, Rabu (22/5/2019)

Dikatakannya, surat KPU yang bernomor 850/PL.01.4.SD/1213/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 perihal penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah disampaikan kepada seluruh partai peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Madina ini.

Dengan adanya surat ini, kata dia, diharapkan para caleg terpilih segera mengurus, karena jika tidak mengurus ada sanksinya yaitu caleg bisa ditunda dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

“LHKPN ini begitu penting karena ini merupakan salah satu persyaratan pelantikan DPRD. Kami berharap para caleg segera menyerahkan LHKPN ke KPU,” ujarnya.

Pelaporan LHKPN ini sendiri paling lambat diterima KPU tujuh hari sejak ditetapkan calon terpilih. “Setelah LHKPN tersebut dilaporkan ke KPK baru kemudian bukti pelaporannya disampaikan kepada KPU,” sebutnya.

Hingga hari ini dari 15 partai peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Madina belum ada partai politik yang melaporkan laporan harta kekayaan calegnya kepada KPU.

Ia menjelaskan, untuk penetapan perolehan kursi calon terpilih akan dilakukan paling lambat tiga hari setelah pencantuman permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Dengan catatan tidak ada yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu untuk tingkat DPRD Madina.

Namun, apabila ada yang mengajukan perselisihan hasil Pemilu, maka penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih ditunda sampai ada keputusan terkait gugatannya.(Putra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *