Sabtu , 20 April 2019
Home » Berita Foto » Lefteuw : Perusak APK Bisa Dipidana 2 Tahun Penjara

Lefteuw : Perusak APK Bisa Dipidana 2 Tahun Penjara

Ketua Bawaslu Kabupaten Malra, Maksimus Lefteuw.

Malra, sidaknews.com – Mengerusak atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta).

Hal ini ditegaskan oleh Maksimus Lefteuw, beliau adalah salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Malra. Maksimus Lefteuw yang juga menjabat sebagai KETUA BAWASLU Kabupaten Malra, ketika dikonfirmasi terkait hilangnya APK salah satu Calon Legislatif (Caleg) di wilayah Kecamatan Kei Besar tepatnya di Ohoi Depur (Wakatran) Kecamatan Kei Besar Tengah Kabupaten Maluku Tenggara.

“Siapapun dengan sengaja merusak atau mengilangkan APK peserta Pemilu termasuk di dalamnya APK milik Caleg, dapat dikenai sangsi”, tandas Ketua BAWASLU Malra Maksimus Lefteuw, saat dihubungi via telepon pada jumat siang 29/03/2019.

Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 280 ayat 1 huruf g menyebutkan “merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye”, termasuk dalam larangan kampanye, jelas Lefteuw.

Lanjutnya, jika ada pelanggaran terhadap pasal 280 ayat 1 huruf g, maka sanksinya tertuang dalam pasal 521 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, “setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000”.

Oleh kerena itu, jika diketahui siapapun orangnya yang dengan sengaja melakukan pengrusakan ataupun menghilangkan APK peserta Pemilu dapat di proses sesuai UU tersebut, khususnya diwailayah Kabupaten Malra.

Namun, untuk menindak pelaku pengrusakan atau menghilangkan APK, kita harus mengecek terlebih dahulu APK yang dimaksud memenuhi syarat sebagai APK atau tidak, sesuai yang di amanatkan oleh KPU.

Kemudian, laporan awal yang didasari fakta atas pengurusakan atau menghilangkan APK (Baliho) harus kita kantongi, barulah kita rekomendasikan untuk diproses oleh penegak hukum, tutup Lefteuw.

Sementara itu, kepada media ini Supardi Sukma Caleg DPRD Kabupaten Malra tahun 2019 asal partai Perindo nomor urut 8 Dapil 2 Kei Besar Kabupaten Malra mengungkapkan keinginanya kepada Bawaslu dapat menindak oknum pelaku yang diduga sengaja menghilangkan APK miliknya.

“Saya minta kepada Bawaslu agar pelaku yang sengaja menghilangkan APK milik saya di Wakatran Kei Besar  Kabupaten Malra dapat ditindak oleh Bawaslu sesuai amanat UU Pemilu”, agar kasus ini juga dapat menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan bisa menjadi efek jera bagi pelaku pengrusakan APK tersebut kata Supardi Sukma yang juga caleg dari Partai PERINDO No Urut 8 itu.

Seharusnya, pesta demokrasi adalah pesta kita semua baik Caleg, Masyarakat maupun Parpol peserta Pemilu maka kita menyambutnya dengan penuh rasa suka cita dengan aman,damai dan sejuk, dalam menggelar pesta Demokrasi itu dengan profesional dan kedewasaan berpolitik bagi semua pihak, tak perlu sampai pada tindakan sengaja atau merusak apapun termasuk APK, kata Supardi Sukma.

Ditambahkan, baliho milik saya yang terpasang di Wakatran Kei Besar Kabupaten Malra oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sangat disayangkan dan itu menunjukan kedewasaan dalam berpolitik masih rendah.

Saya mengajak kita semua agar dapat menyukseskan Pemilu ini dengan tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, terutama pengrusakan ataupun menghilangkan APK milik peserta pemilu.

Supardi Sukma juga menegaskan bahwa persoalan kalah atau menang itu soal bias, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah Prosesnya pesta Demokrasi ini dapat berjalan dengan baik dan aman bagi semua Masyarakat LARVUL NGABAL yg kita cintai bersama ini, tandas Supardi. (Aladin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *