Sabtu , 20 April 2019
Home » Berita Foto » Menyoal FTZ Belakangpadang Kepulauan Riau

Menyoal FTZ Belakangpadang Kepulauan Riau

Oleh : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Belakangpadang, Nadim 

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Belakangpadang, Nadim.

Jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing walaupun bangsa Indonesia sendiri dan 100% perusahaan modern berada ditangan kapitalis seperti dizaman hindia-belanda. maka revolusi nasional itu berate membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional dan mengembalikan kapitalis dan imperialisme internasional-TAN MALAKA.

Adanya Ftz justru memberi kemudahan Investor untuk memanfaatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ini salah satu kelicikan penjajahan ekonomi secara tak langsung. Thetonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja yang tidak dinamis, yang memakai cara produksi Asia yang berlainan dengan cara produksi feudal Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Negara – negara pinggiran ini, setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalisme maju. Thetonio Dos Santos menguraikan 3 bentuk ketergantungan, adapun bentuk ketergantungan itu adalah :

1. Ketergantungan Kolonial Terjadinya penjajahan dari negara pusat ke Negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang mentah yang di butuhkan negara pusat. Sementara negara periferi(pinggiran) menjadi pasar dari barang-barang jadi negara pusat. Hubungan penjajahan penduduk sekitar bersifat eksploitatif.

2. ketergantungan finansial industrial Negara pinggiran merdeka tetapi kekuatan finansialnya masih dikuasai oleh negara pusat.Ekspor masih berupa barang yang di butuhkan. Negara periferi (pinggiran) dijanjikan akan penanaman modal bagi keberlangsungan industry yang pada akhirnya hanya menguntungkan sepihak.

3. Ketergantungan tekhnologis-industrialis Bentuk ketergantungan yang kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Meskipun demikian tekhnologis dan patennya masih dikuasai pusat.

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (Free Trade Zone) adalah sebuah kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada dalam wilayah Indonesia yang diperlakukan kebijakan melalui penghapusan atas rejim bea dan cukai berikut halangan non-tarif serta pajak pada perdagangan internasional dalam hal kepabean diberlakukan sama sebagaimana produk sektor produksi lokal bilamana dijual di dalam negeri kebijakan ini berguna untuk mengurangi atau menghilangkan keseluruhan hambatan perdagangan di mana barang dapat mendarat, masuk, ditangani, diproduksi atau dilakukan penjualan ulang, dan direekspor tanpa intervensi kepabean hanya berlaku pada perdagangan internasional.

Ftz mulai dibentuk dikarenakan adanya terkhusus sentralisasi dari pemerintah. Yang diharapkan iyalah FTZ mampu menambah keuntungan ekonomi bagi Negara melalui Investor yang masuk.

Di zaman modern justru pekerja manusia perlahan akan mulai sirna dan digantikan dengan Mesin/Robot. Moderenitas tidak menutup kemungkinan perubahan tenaga Manusia ke Mesin pasti akan terjadi akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat. bila demikian maka tenaga manusia perlahan sudah tidak dibutuhkan lagi. Apa yang kita harapkan melalui FTZ untuk menambah PAD melalui investor yang konon bisa menciptakan/menyerap lapangan pekerjaan justru memperihatikan.

Pada saat sekarang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang berada di wilayah Indonesia terdapat di Batam, Sabang, Bintan dan Karimun.

Barang masuk dari Internasional di bebaskan tanpa adanya cukai maupun pajak. Barang masuk, diproduksi, diekspor tanpa cukai, dan lalu bila mana bangsa kita kekurangan pasokan barang yang diproduksi sama dengan apa yang mereka produksi, otomasti kita harus membeli lagi (Import) oleh kita dengan biaya yang lumayan tinggi. Sudah masuk bebas, jadi dinegeri kita, keluar pun bebas cukai. Bagai manah pula yang diharapkan menyerap lapangan pekerjaan bila kini manusia sudah digantikan oleh mesin?

FTZ membolehkan barang luar (International) masuk, diproduksi dengan bebas cukai, keluar pun bebas cukai. Namun bila barang tersebut yang diproduksi tadi dijual kembali pada bangsa kita maka barang tersebut akan dikenakan cukai dan dinyatakan Ilegal serta ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

Salah satu contoh kasus yang merugikan masyarakat yang diluar wilayah FTZ adalah Belakangpadang.

” Sejak diberlakukannya FTZ barang-barang sembako dan ll yang di ambil dari Batam menjadi sulit untuk di dapatakan. Otomatis terimbas pada kebutuhan pokok masyarakat, termasuk krisis sembako dan ll Permasalahan ini sudah cukup lama bahkan Gubenur sempat turun ke lapangan langsung untuk ngecek pada tahun 2017 lalu, namun belum pernah ada kejelasan maupun di tindak lanjuti hingga sekarang. Belakangpadang yang dulunya merupakan sebagai pusat pemerintahan Batam kini menjadi terasingkan dan semacam dianak tirikan pasca diakui FTZ tersebut.

Belakangpadang adalah Kecamatan dan masuk wilayah kota Batam. Apakah FTZ menguntungkan masyarakat? Ataukah FTZ menguntungkan para Pengusaha? Tidak akan saya jelaskan secara detail, karena yang ingin di ungkapkan sekedar masalah wilayah Belakangpadang yang terhambat adanya FTZ, ” Ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Belakangpadang, Nadim memberikan pandangannya, Kamis (29/11/2018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *