Jumat , 24 Mei 2019
Home » Daerah » Jabar » Bandung » Pembentukan PPPSRS Gateway A.Yani-Bandung, Semakin Matang

Pembentukan PPPSRS Gateway A.Yani-Bandung, Semakin Matang

gedung apartemen Gateway A Yani – Bandung

Bandung, sidaknews.com – Rencana pelaksanaan Pembentukan Perhimpunan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS) oleh PT. Mitra Sukses Kelola Properti (MSKP), yang berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Padasuka Cibeunying – Bandung.

Rencana pembentukan PPPSRS yang sudah di umumkan dan akan dilaksanakan pada Sabtu, 28 Oktober 2017, mulai jam 13:00 Wib sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Ibis Trans Studio-Jalan Jendral Gatot Subroto. No. 289 Bandung.

Pembentukan PPPSRS merupakan amanat UU No. 20 tahun 2011, secara garis besar penentu kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama atau hak bersama, sehingga pembentukannya wajib dilaksanakan oleh pemilik sah.

pengumuman rencana matang pembentukan PPPSRS

Sosialisasi melalui surat edaran tertanggal 29/03/17 yang di tandatangani, Ir. Kusnadi Surya Chandra. sebagai Direktur PT. MSKP, diantaranya menyampaikan bahwa memang kami selaku pembangun pernah memfasilitasi para pemilik dan penghuni Gateway dalam rangka pembentukan PPPSRS Gateway Apartemen, namun kami tidak menyadari bahwa pelaksanaan pembentukan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No.20 tahun 2011 dan aturan turunannya.

Kemudian dalam surat tersebut memaparkan, bahwa pertelaan dan akta pemisahan dari Gateway Apartemen di sahkan pada 07/04/2015, sedangkan Musyawarah Umum Anggota (MUA) pembentukan PPPSRS tersebut dilaksanakan pada 20/12/2014, pelaksanaan MUA tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dan ketentuan UU No. 20 tahun 2011 dikarenakan pada saat pelaksanaan MUA pertelaan dan Akta Pemisahan dari Gateway Apartemen belum disahkan dan setatus kepemilikan masih berdasarkan PPJB.

Himbauan juga di sampaikan melalui surat No: 02/I/GTWAY/2017 yang di tujukan kepada semua pemilik dan penghuni Apartemen Gateway, bahwa pengesahan PPPSRS yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku adalah oleh Kepala Daerah Tingkat II dan bukan melalui Kementrian Hukum dan HAM RI. hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun. (Hasan/Wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *