Sabtu , 20 April 2019
Home » Berita Foto » PT PRP Disegel, Polisi Sebut Terkait Pengelolaan Limbah

PT PRP Disegel, Polisi Sebut Terkait Pengelolaan Limbah

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga saat menggelar konfrensi pers terkait penyegelan PT PRP. Foto: Humas

Batam, sidaknws.com – Polda Kepri menggelar konfrensi pers terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang di PT Panca Rasa Pratama (PRP) yang berlokasi di KM 8 Jalan DI Panjaitan, Kota Tanjungpinang, Sabtu (2/3) di media center Bid Humas Polda Polda Kepri.

Saat itu, Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol S Erlangga yang didampingi oleh Dir Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Rustam Mansur dan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Juleigtin Siahaan.

Dalam keterangannya, Erlangga menerangkan kronologi singkat kejadian, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pengecekan ke lokasi perusahaan.

Saat tim di lokasi menemukan sejumlah temuan seperti jika PT PRP memproduksi teh Prendjak, minuman kemasan ravel dan minuman Canbo serta kecap asin Chez’s. Sedangkan Direktur Utama PT PRP tersebut yakni berinisial RS dan menjabat sebagai Komisaris perusahaan yakni berinisial BD.

Barang bukti yang diamankan Diteskrimsus Polda Kepri

“Pada saat berada di lokasi perusahaan, tim menemukan fakta adanya limbah yang berserakan di area perusahaan.
Perusahaan ada menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas, juga didapat limbah B3 berupa kaleng cat bekas. Perusahaan tidak memiliki TPS (Tempat Penyimpanan Sementara)/tidak memiliki izin TPS.

Adanya air yang digunakan untuk pengusahaan air kemasan ravel berasal dari sumur bor (air dalam tanah) di jalan Engku Putri tepatnya di lokasi sekolah Toan Hwa,” kata Erlangga dalam rilis tertulisnya tersebut.

Selanjutnya, sambung Erlangga, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib, tim melakukan pemasangan garis polisi di dalam lokasi perusahaan tersebut.

“Hal ini dikarenakan pihak perusahaan tidak kooperatif dengan membuang limbah B3 yang sudah diamankan (tumpukan glasswoll) oleh petugas ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sehingga selanjutnya dianggap perlu untuk melakukan pemasangan garis polisi pada lokasi yang ditemukan limbah B3,” katanya.

Pada hari Senin, masih menurut Erlangga, tanggal 25 Februari 2019, tim melakukan pemasangan garis polisi di gerbang utama perusahaan karena dikhawatirkan ada barang bukti yang dapat keluar dari areal perusahaan.

“Barang bukti yang ditemukan yakni berupa kaleng cat bekas sebanyak 7 kaleng kecil dan 16 kaleng besar, 17 ember plastik bekas tempat cat, 3 drum berisi oli bekas, 4 jerigen berisi oli bekas, 2 jirigen kosong, 1 drum glasswool/limbah terkontaminasi,” katanya.

Sedangkan pasal yang diduga dilanggar, lanjut Erlangga, yakni Undang-undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Yang mana sesuai Pasal 102 berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

”Pasal 59 ayat (4) berbunyi “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dan Pasal 103 berbunyi“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sementara itu, Dir Reskrimsus Polda Kepri mengatakan, jika bahan-bahan tersebut segera diamankan karena dikhwatirkan dapat berdampak kepada masyarakat jika hal tersebut dibiarkan.

“Upaya yang kita lakukan ini dalam rangka mengamankan masyarakat. Dalam kasus ini, kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Lalu kemudiaan, saat dicek ke lapangan kita temukan seperti itu faktanya. Dari hasil pemeriksaan,  nanti tentu harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya. (Red)

Sumber: Bidang Humas Polda Kepri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *