Rabu , 24 April 2019
Home » Berita Foto » Ribuan Massa Jemput Herman Kapekon dari Tahanan

Ribuan Massa Jemput Herman Kapekon dari Tahanan

Pringsewu, sidaknews.com – Upaya warga pekon Banjarrejo, Kecamatan Banyumas, Pringsewu, memulangkan kepala pekon mereka dari tahanan Pengadilan Negeri Kotaagung, membuahkan hasil pada Rabu Sore, 3 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri Kotaagung menangguhkan penahanan Herman, kepala pekonBanjarrejo, dan Sungeb, seorang warga, karena pengaduan Sutoyo alias Cuncun ke Polda Lampung, karena legalitas lahan di desa tersebut.

Difasilitasi GMBI, warga setidaknya sudah dua kali unjuk rasa meminta pembebasan kepala Desa mereka. Yang pertama ke Polda Lampung pada 24 September dan ke Pengadilan Negeri Kotaagung pada Senin, 1 Oktober 2018. GMBI juga mendatangi Kejaksaan Negeri Pringsewu pada Selasa, 2 Oktober 2018.

Mendengar kepala pekonnya dibebaskan, ribuan warga pun menyambut dari Pekon Kaliungu hingga ke pekon Banjarrejo. Pria dan wanita pengendara sepeda motor membunyikan klakson sepanjang jalan. Suka cita terasa sekali. “Semoga Tuhan membalas orang-orang yang menzolimi kami,” kata Renita.

Ketua GMBI Ali dan pengacara Yuntoro mengatakan perjuangan warga belum selesai. Namun, mereka menilai penanahan Kepala pekon dan seorang warga Banjarrejo sebagai perbuatan zalim, karena pihak pengadu tidak memiliki dasar hukum kepemilikan lahan.

SEBELUM NYA :

penahanan salah satu kepala desa di Kecamatan Banyumas kabupaten Pringsewu Lampung, yaitu Herman kepala desa Banjarejo, kurang lebih 500 masa yang terdiri dari aparatur desa se Kecamatan Banyumas dan sebagian masyarakat serta aparatur desa Pamenang kecamatan pagelaran di dampingi LSM GMBI (gerakan masarakat bawah indonesia), melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman mapolda Lampung, Senin 24/09/18.

Dalam orasi tersebut, massa meminta agar kepala desa Banjarejo Herman segera dibebaskan karena dianggap tidak bersalah. Hal tersebut disampaikan Heri Prasojo selaku ketua GMBI distrik Lampung selatan

Dalam penyampaiannya Heri Prasojo meminta agar penyidik Polda Lampung dapat membebaskan Suherman dari jeratan hukum, dengan alasan si pelapor ya ini Cuncun( Sutoyo) tidak memiliki hak atas tanah yang yang berada di desa Banjarejo Kecamatan Banyumas, dengan alasan si pelapor baru sebatas memberikan uang muka kepada masyarakat.”jelas Heri”

tambah Heri, kami meminta kepada penyidik Polda Lampung untuk segera membebaskan Herman kepala desa banjarjo.”tegas Heri”

Hal yang sama disampaikan misrul selaku ketua GMBI Bandarlampung, Iya menyebutkan bahwa Sutoyo telah menyerobot tanah milik warga, seharusnya Sutoyo lah yang harus semestinya ditangkap serta ditahan untuk bertanggung jawab.”jelas Misrul”
sambung misrul, masyarakat kecil selalu diperalat dan selalu dikalahkan dalam mempertahankan sebuah hak, karena pada kenyataannya masyarakat kecil inilah yang selalu kalah serta dipandang sebelah mata oleh orang yang berduit.I

Inilahsaatnya kita tunjukan bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dan pada dasarnya Kami yakin bahwa Suherman kepala desa Banjarejo itu tidak bersalah pasalnya tanah yang menjadi alasan hingga saudara Suherman ditahan itu adalah tanah milik yang menjadi hak masyarakat. Karena pada kenyataannya masyarakat telah memenangkan perkara tanah tersebut di meja hijau pada saat dilakukan banding.”tandas nya”

Tidak lama setelah pengunjuk rasa melakukan orasi ,Kabid humas Polda Lampung AKBP sulistyaningsih ahir nya bersedia menerima pengunjuk rasa yang diwakilkan sejumlah 10 orang diantaranya yang di wakilkan/perwakilan kepala desa dalam wadah Assosiasi Prangkat Desa Seluruh Indonesia(APDESI) Kabupaten Pringsewu.

Dalam kesempatan itu,Ridwan selaku ketua APDESI kabupaten Pringsewu meminta,agar pihak Polda memberikan kebijakan kepada Suherman (kades) untuk segera dilakukannya penangguhan penahanan tetapi tetap dalam proses.”silahkan proses tetap berjalan tetapi kami dari APDESI tetap meminta bapak Kapolda agar memberikan penangguhan penahanan kepada Herman.”Harap nya.

Diceritakan : Pasca Penangkapan Herman Kepala Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas oleh pihak Polda Lampung, terkait sengketa lahan, mendapat reaksi dari rekan seprofesinya (Kepala Pekon) yang tergabung pada wadah Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) baik tingkat Kecamatan Banyumas juga Apdesi tingkat Kabupaten Pringsewu.

Bahkan jajaran Apdesi Kecamatan Banyumas didampingi pengurus Apdesi kabupaten, pada Selasa (18/9) ngeluruk ke Komisi I DPRD Pringsewu guna meminta bantuan perlindungan hukum atas penangkapan kepala pekon Banjarejo Herman dan seorang warganya Sueb (80 tahun).

Ketua Apdesi Banyumas Joko Supriyono bersama 11 kepala pekon lainnya diwilayah Kecamatan Banyumas meminta pihak DPRD Pringsewu membentuk Pansus untuk menggali kebenaran tentang kejadian penangkapan terhadap Kakon Herman oleh Polda Lampung yang berawal dari sengketa lahan tanah yang ada di Pekon Banjarejo.

“Kami berharap DPRD dapat membentuk Pansus dan kami meminta bantuan hukum dari pihak Pemkab Pringsewu karena kami menganggap kasus Kakon Banjarejo adalah perdata bukan pidana,” jelas Ketua Apdesi Banyumas Joko Supriyono, dihadapan anggota DPRD Pringsewu, Suherman dari politisi Partai Golka, pada Jumpa Pers, Rabu (19/9) di Balai Pekon Sukamulya.

Menyikapi permohonan dari para kakon se-Kecamatan Banyumas, maka Suherman anggota DPRD Pringsewu berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan DPRD.

Sebab menurutnya, kasus Kakon Banjarejo sudah masuk keranah hukum.”Maka pihak DPRD perlu konsultasi dengan pihak Pemkab untuk mengambil langkah berikutnya. Sedang kasus ini harus dipertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan,”kata Suherman.

Sekretaris Pekon Banjarejo Muryanto menuturkan kronologis penangkapan Kakon Banjarejo Herman, yakni pada Senin (17/8) malam sekitar pukul 23.00 WIB.”Kami mendapat informasi dari warga, bahwa Kakon Herman ditangkap Polda Lampung saat sedang berdiri di pinggir jalan. Untuk permasalahannya kami tidak tahu,”ujar Muryanto.

Namun berdasarkan informasi yang beredar, penangkapan Kakon Banjarejo karena dilaporkan oleh pengusaha Cuncun atas dugaan telah melakukan pemalsuan sporadik di sejumlah bidang tanah di Pekon Banjarejo.

Kami berharap DPRD dapat membentuk Pansus dan kami meminta bantuan hukum dari pihak Pemkab Pringsewu karena kami menganggap kasus Kakon Banjarejo adalah perdata bukan pidana,” jelas Ketua Apdesi Banyumas Joko Supriyono, dihadapan anggota DPRD Pringsewu, Suherman dari politisi Partai Golka, pada Jumpa Pers, Rabu (19/9) di Balai Pekon Sukamulya.

Menyikapi permohonan dari para kakon se-Kecamatan Banyumas, maka Suherman anggota DPRD Pringsewu berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan DPRD.

Sebab menurutnya, kasus Kakon Banjarejo sudah masuk keranah hukum.”Maka pihak DPRD perlu konsultasi dengan pihak Pemkab untuk mengambil langkah berikutnya. Sedang kasus ini harus dipertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan,”kata Suherman”

Sekretaris Pekon Banjarejo Muryanto menuturkan kronologis penangkapan Kakon Banjarejo Herman, yakni pada Senin (17/8) malam sekitar pukul 23.00 WIB.”Kami mendapat informasi dari warga, bahwa Kakon Herman ditangkap Polda Lampung saat sedang berdiri di pinggir jalan. Untuk permasalahannya kami tidak tahu,”ujar Muryanto.

Namun berdasarkan informasi yang beredar, penangkapan Kakon Banjarejo karena dilaporkan oleh pengusaha Cuncun atas dugaan telah melakukan pemalsuan sporadik di sejumlah bidang tanah di Pekon Banjarejo.

Padahal tanah tersebut telah dipanjar oleh Cuncun pada tahun 2005 kepada beberapa warga dengan harga variasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp4 juta. Namun pada tahun 2015 ketika Herman menjabat kepala pekon Banjarejo, warga mengajukan untuk dibuatkan sporadik tanah yang telah dipanjar Cuncun tersebut. Bahkan menurut warga, sebelum ditangkap, Herman telah menerima dua kali surat panggilan dari Polda Lampung sebagai tersangka.

Ditempat terpisah Ketua Komisi I DPRD Pringsewu Anton Subagiyo kepada awak media membenarkan jika pihaknya pada Selasa (18/9) sekitar pukul 12.30 Wib kedatangan rombongan Apdesi dan Kakon se-Kecamatan Banyumas di Kantor DPRD Pringsewu.

Kedatangan mereka terkait penangkapan Kepala Pekon Banjarejo Herman dan seorang warga bernama Sueb (80) oleh anggota kepolisian Polda Lampung dan informasinya terkait sengketa lahan.

”Ketua Apdesi dan jajarannya meminta pihak Pemkab Pringsewu memberikan bantuan hukum atas penangkapan kepala pekon Banjar Rejo, juga meminta DPRD membentuk Pansus,”ungkap Anton.

Maka, menyikapi permasalahan ini Anton Subagiyo juga meminta agar instansi Polda Lampung jeli melihat akar persoalan dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Dia juga menceritakan kronologis kejadian itu yang diperoleh informasi dari Ketua Apdesi Banyumas Joko Supriyono bahwa persoalan itu timbul setelah adanya isu akan dibangun bendungan di Pagelaran Utara. Bahkan perkara itu secara perdata pernah di lakukan persidangan di Pengadilan Negeri Kota Agung di menangkan oleh pihak Cuncun. Kemudian masyarakat banding di PN Tanjung Karang, hasilnya dimenangkan oleh masyarakat.

Berlanjut, Menyikapi permohonan dari para kakon se-Kecamatan Banyumas, maka Suherman anggota DPRD berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan DPRD.

Sebab menurutnya, kasus Kakon Banjarejo sudah masuk keranah hukum.”Maka pihak DPRD perlu konsultasi dengan pihak Pemkab untuk mengambil langkah berikutnya. Rupanya tidak hanya sampai di pansus DPRD, melainkan sudah diketahui ketua Komisi 1 DPRD Provinsi,seperti gayung bersambut.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Golkar Ririn Kuswantari, S.Sos, MH dan selaku ketua komisi 1 DPRD Provinsi Lampung mengambil langkah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Polda Lampung atas nama Herman yang merupakan Kepala Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu yang telah ditangkap dan di tahan oleh penyidik Polda Lampung.

Menurut keterangan masyarakat Banjar Rejo, Herman di tahan Polda Lampung terkait tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah di Pekon Banjar Rejo, dimana Herman menjalankan tugas sebagai Kepala Pekon.

Menurut Ririn, yang juga merupakan alumni Magister Hukum Unila “persoalan legalitas kepemilikan tanah/lahan seharusnya menjadi domain hukum perdata (Privat) yang terlebih dahulu diuji kebenaranya oleh Lembaga kompeten dibidang pertanahan secara berjenjang mulai kepala Pekon, Camat/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang apabila ada sengketa atau selisih maka tempat untuk menguji adalah Peradilan perdata”. Lanjut ketua Komisi 1 yang akrab disapa Mbak Ririn.

“Prinsip Penegakan Hukum pidana selalu mengedepankan azas legalitas, kepastian hukum dan kemanfaatan akibat penahanan tersebut Herman dalam menjalankan tugas selaku kepala pekon atau Pemerintahan menjadi terganggu walaupun Kepala Pekon tidak juga memiliki hak imunitas”.

Dasar pertimbangan tersebutlah Mbak Ririn sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung meminta kepada penyidik Polda Lampung untuk menangguhkan dan membebaskan Herman agar dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pekon Banjar Rejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu sehingga fungsi-fungsi pelayanan dan Pemerintahan Pekon Banjar Rejo tidak terabaikan dan sebagai upaya yang kondusif menghadapi agenda politik Nasional yaitu Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019.

“Kami selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung akan mendiskusikan dan mengundang hearing Pihak Polda Lampung sebagai mitra kerja sekaligus mengkonsultasikanya dengan Pimpinan DPRD” tutupnya. (Davit,s)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *