Minggu , 18 November 2018
Home » Berita Foto » Sidang Ajudikasi Caleg PKB dan Beringin Karya Tetap di Coret

Sidang Ajudikasi Caleg PKB dan Beringin Karya Tetap di Coret

Partai Beringan Karya DPD Purwakarta.

Purwakarta, sidaknews.com – Hasil keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta hasil gelar Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum anatara Partai Politik dan KPUD Purwakarta. Pada Rabu (7/11/2018) dinilai tidak memenuhibrasankeadilan pihak pengugat yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Sidang Putusan Adjudikasi yang dibacakan Ketua Bawaslu Purwakarta Ujang Abidin dengan didampngi komisioner KPU, merupakan hasil proses panjang dalam penanganan sengketa mulai dari mediasi sampai Sidang Adjudikasi.

” Bawaslu punya kewenangan dalam menangani proses sengketa, mulai dari penerimaan berkas permohonan, perivikasi administrasi, kalau sudah lengkap berkas nya, maka ada waktu 12 hari kerja untuk dilakukan proses penyelesaian sengketa diantara nya 2 hari untuk mediasi yaitu, mempertemukan kedua belah pihak antara pemohon (parpol) dengan pihak termohon (KPU), ketika tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka Bawaslu melanjutkan ke sidang adjudikasi,” ujar Ujang.

Lebih lanjut Ujang memaparkan, “Setelah melalui proses panjang dalam penanganan sengketa mulai dari mediasi sampai ke sidang adjudikasi, bawaslu melihat fakta – fakta persidangan dari mulai proses penyampaian permohonan pemohon dan termohon, memeriksa barang bukti dan alat bukti serta mendengarkan keterangan saksi dari pemohon dan termohon sampai ke sidang penyampaian kesimpulan dari masing- masing pemohon dan termohon,” paparnya.

Masih kata Ujang, “Fakta persidangan yang sudah dilakukan serta kajian hukum dan bukti, bawaslu menetapkan putusan dengan menolak permohonan sesuai dengan pertimbangan hukum pada pasal 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017,”

Ujang menambahkan, ” Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan demikian bahwa pemohon tidak jujur dalam pengisian BB1 dan BB 2 yang ada dalam lampiran PKPU 31 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan,” pungkasnya.

Semntara Heriyanto, selaku Sekretaris DPD Partai Beringin Karya Purwakarta, pada Kamis (08/11/2018) kepada SidakNews.com mengatakan, “Dalih kita yang laporan paska DCT sama sekali diabaikan, alias tidak dipertimbangkan, jadi bisa- bisa nanti pas kampanye sekian bulanpun kalau ada laporan DCT dirubah lagi mereka akan menanggapinya, itu kan tentunya berdampak kerugian moril dan materil bagi si caleg, tentang hal itu mereka tidak memikirkan alias masa bodoh, maka itu saya nilai penyelenggara pemilu ini tidak bijak terhadap caleg yang dianggapnya bermasalah,” ujarnya.

“Kami DPD Partai Berkarya, kecewa dengan keputusan tersebut, tapi itu sudah jadi keputusan final dan mengikat, selanjutnya tidak ada ruang banding untuk penggugat, akhirnya kita terpaksa menerima keputusan yang dianggap final tersebut,” tandas Heriyanto.

Hatiyanto menambahkan,” Keputusan itu bukan tidak relepan, tapi unsur permohonan tidak dipertimbangkan, jadi ini yang di kedepankan hanya azas administratip saja, sedangkan dasar unsur Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dipertimbangkan,” pungkasnya. (MH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *