Kamis , 27 Juni 2019
Home » Berita Foto » Tak Terbukti Langgar Aturan Pemilu, Herman Divonis Bebas

Tak Terbukti Langgar Aturan Pemilu, Herman Divonis Bebas

Herman, terdakwa kasus dugaan pelanggaran Pemilu saat mengikuti sidang di PN Tanjungpinang, Jumat (15/3).

Tanjungpinang, sidaknews.com – Herman, terdakwa kasus dugaan pelanggaran aturan Pemilu divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Monalisa Siagian ini pada sidang yang digelar, Jumat (15/3) pagi.

“Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum,” kata hakim membacakan amar putusannya.

Selain itu, dalam amar putusannya, hakim juga menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa di dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya.

Hakim menilai terdakwa tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebelumnya, Herman dituntut oleh JPU dengan hukuman selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun dan denda Rp 24 juta subsider satu bulan.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang saat itu didampingi sejumlah kuasa hukumnya mengatakan menerima, sedangkan JPU mengatakan masih pikir-pikir.

Sekadar diketahui, sebelumnya Ranat Mulia Pardede (RMP), seorang Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini juga divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

Atas vonis tersebut, JPU sudah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Keduanya diduga melakukan kampanye terkait Pemilu di kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang beberapa waktu lalu. Herman dan Ranat Mulia Pardede merupakan rekan sesama dosen di STIE Pembangunan.

Ranat diketahui mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang Barat dan Kota. (Rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *