Rabu , 26 Juni 2019
Home » Berita Foto » Terdakwa Kasus Pencurian Pelat Baja Sisa Proyek Jembatan di Dompak Dituntut 2 Tahun Bui

Terdakwa Kasus Pencurian Pelat Baja Sisa Proyek Jembatan di Dompak Dituntut 2 Tahun Bui

La Mane, terdakwa kasus dugaan pencurian pelat baja sisa sebuah proyek jembatan di Dompak, Kota Tanjungpinang saat mengikuti sidang dengan agenda mendengarkan keterangan tiga saksi beberapa waktu lalu. Foto: Rindu Sianipar

Tanjungpinang, sidaknews.com – La Mane, salah satu terdakwa kasus dugaan pencurian pelat baja sisa sebuah proyek jembatan di Dompak, Kota Tanjungpinang dituntut jaksa dengan hukuman dua tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Andi Arief dari Kejati Kepri pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (22/5).

“Atas perbuatannya, kami meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman selama dua tahun penjara,” terang Andi membacakan isi tuntutannya.

Dalam tuntutannya, jaksa menilai terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) angka 4 KUHP tentang pencurian.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa La Mane mengatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) melalui penasehat hukumnya pada sidang yang akan datang.

Usai jaksa membacakan seluruh isi tuntutannya, sidang yang dipimpin majelis hakim Eduard Sihaloho ini akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan jaksa diuraikan bahwa terdakwa La Mane pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018  sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Tanjung Duku Jembatan 1 Dompak Kota Tanjungpinang.

Atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah mengambil barang sesuatu yakni pelat baja sebanyak 24 lembar masing-masing dengan ukuran panjang lebih kurang 6 meter, lebar lebih kurang 1,5 meter dan tebal lebih kurang tiga centimeter, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara terdakwa bersama-sama dengan saksi ACP (dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah), serta dengan SY,JM,SA (berkas perkara terpisah),” papar jaksa.

Dalam dakwaannya, jaksa juga menguraikan kronologis perkara tersebut, mulai dari proses pengambilan pelat baja dari lokasi proyek hingga ke gudang penampungan serta bagaimana peran terdakwa maupun para saksi dalam perkara tersebut.

Selain itu, JPU juga membeberkan nilai uang hingga siapa saja yang menerima uang yang diduga hasil penjualan pelat besi tersebut dan jumlah kerugian yang dialami Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam perkara ini.

“Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau mengalami kerugian melebihi batas minimal Rp. 2.500.000 sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP,” ujar jaksa.(Rin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *