Sabtu , 20 Juli 2019
Home » Berita Foto » Terjaring OTT KPK, Gubernur Kepri Dibawa ke Jakarta

Terjaring OTT KPK, Gubernur Kepri Dibawa ke Jakarta

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun (menghadap kamera) tampak berada di Bandara RHF Tanjungpinang. Ia dibawa Tim KPK usai terjaring OTT, Rabu (10/7). Foto: Ist

Tanjungpinang, sidaknews.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Rabu (10/7) malam.

Informasi yang dihimpun, ada enam orang terjaring dalam OTT tersebut, salah satunya Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Selain itu, ada juga dua Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri serta tiga orang lainnya.

Keenam orang tersebut menjalani pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Tanjungpinang sejak Rabu (10/7) malam hingga Kamis (11/7) pagi.

Kamis (11/7) sekitar pukul 10.00 Wib, keenam orang tersebut dibawa Tim KPK ke Jakarta dengan menggunakan sebuah pesawat Lion Air melalui Bandara RHF Tanjungpinang.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, membenarkan, jika Tim KPK membawa Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan lima orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kepri, Rabu (10/7/2019), ke Jakarta.

“Tim KPK telah membawa sekitar 6 orang yang diamankan di OTT kemarin. Mereka dalam perjalanan ke Jakarta lewat jalur udara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2019) sebagaimana yang dilansir dari laman kompas.com.

Selain gubernur, mereka yang terjaring OTT terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, PNS, dan pihak swasta.

Menurut Febri, sesampainya di Jakarta, mereka akan diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK. Febri mengatakan, selain uang 6.000 dollar Singapura yang diamankan, KPK mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah dalam OTT di Kepri itu.  Kendati demikian, tim KPK masih menghitung rinci total uang yang diamankan.

Febri menyampaikan, KPK menduga akan terjadi transaksi pemberian uang terkait izin lokasi reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri.  “Informasi yang bisa disampaikan saat ini adalah diduga transaksinya itu terkait dengan kewenangan pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Provinsi Kepulauan Riau tersebut,” kata Febri. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *