Rabu , 17 Juli 2019
Home » Berita Foto » Tokoh Agama Kepulauan Kei Tolak Gerakan People Power

Tokoh Agama Kepulauan Kei Tolak Gerakan People Power

Malra, sidaknews.com – Tokoh agama di Kepulauan Kei yang meliputi Kota Tual dan Maluku Tenggara menolak istilah maupun gerakan “People Power” yang didengungkan sejumlah elemen di Pusat untuk menyikapi hasil Pemilu 2019 pada tanggal 22 Mei mendatang.

Ketua MUI Kabupaten Malra ustad Zen Matdoan menyampaikan,”kami dari unsur MUI Kab Malra menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terutama kaum Muslimin untuk tetap menjaga keharmonisan baik antar internal umat, maupun antar umat agama lain menjelang hasil Pemilu 2019″

“Kita tidak boleh ikut-ikutan tentang masalah yang ada di pusat seperti gerakan ataupun ajakan “People Power”, dan tidak perlu juga ada mobilisasi dari daerah ini ke pusat untuk gerakan tersebut, “ujarnya. Kamis (16/5).

Menurutnya, masalah di pusat tentu tentang masalah kewilayahan, kita tidak punya kompotensi, tetapi kita dalam tataran menghimbau agar kita tetap menjaga ketertiban dan ketentaraman.

Menyangkut hasil Pemilu, baiknya kita serahkan kepada institusi dan tempuh jalur konstitusi untuk menyikapi hasil Pemilu sehingga dapat berjalan sesuai harapan, tidak perlu ada gerakan seperti “People Power”, kalau adapun maka harus dilakukan dengan damai, ungkapnya.

Pendeta Frans Yasep Syahailatua Ketua Klasis PP Kei Kecil dan Tual mengungkapkan “People Power” saya berharap itu tidak terjadi, kita mempercayakan hasil Pemilu kepada KPU pada semua tingkatan mulai dari Kecamatan, Kabupaten hingga ke Pusat.

Namun, terkait adanya keinginan “People Power” boleh saja yang penting jangan sampai mencederai Demokrasi, dan gerakan itu dapat berjalan damai atau tidak menimbulkan tindakan-tindakan yang deskruktif atau tidak membangun.

Sementara itu, tokoh agama Hindu B Lefmanut terkait ajakan “People Power”, dirinya menyatakan “saya selaku tokoh tidak setuju, kita adalah Negara demokrasi maka kita harus terima hasil dari KPU”.

“Hasilnya harus kita terima, jika merasa tidak puas dan tidak menerima maka jalur hukum harus ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara ini, dan kita tidak perlu memaksakan kehendak kita”, tandasnya.

Pastor Eko Renjaan Pr Wakil Uskup Kei Kecil juga kepada media menyampaikan, rasa syukur karna proses demokrasi di Negara ini masih berlangsung dan berjalan dengan damai, walaupun ada riak-riak pada pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

“Riak itu bagi saya normal, dan dinamika dari sebuah proses pesta demokrasi, dan kita patut apresiasi kepada penyelenggara hingga petugas yg terlibat dalam Pemilu 2019 ini”, utar Eko.

Kata Eko, “betul bahwa menjelang pengumuman KPU pada tanggal 22, berbagai pihak dengan pendapatnya telah menyatakan akan menerima muapun tidak menerima hasil, sampai muncul beberapa istilah yang sebenarnya bagi saya sendiri hal itu tidak perlu untuk disampaikan karena bisa menimbulkan persepsi yang berlebihan seperti istilah “People Power” atau istilah “perang” dan lainnya”.

Menurut Pastor Eko, seharusnya dalam menyikapi hasil dari KPU, kita harus selalu ada pada koridor konstitusi, artinya apapun yang dihasilkan oleh KPU nanti, kita harus tetap berada pada koridor konstitusi jika merasa tidak puas.

Konstitusi atau jalur hukum yang ada, menjadi arah dan dasar sehingga kita terhindar dari istilah atau gerakan yang bisa saja mengacaukan kehidupan berwarga Negara, tandas Pastor.

Jadi, saya pribadi selaku tokoh agama menolak istilah ataupun gerakan “People Power”, namun jika gerakan itu tetap saja  dilakukan pada tanggal 22 nanti, maka gerakan itu harus dapat dilakukan dengan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum, tutup Pastor Eko. (Aladin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *