Minggu , 18 November 2018
Home » Berita Foto » Walikota Keluarkan Surat Edaran, ASN di Kota Padangsidimpuan Dilarang Pakai Gas Bersubsidi

Walikota Keluarkan Surat Edaran, ASN di Kota Padangsidimpuan Dilarang Pakai Gas Bersubsidi

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution keluarkan Surat edaran (SE) Nomor.1/5900/2018 tertanggal 6 Nopember 2018 ketika memberikan keterangan kepada Wartawan.

Sidimpuan, sidaknews.com – Pemerintah Kota Padangsidimpuan meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg. “Surat edaran Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution sudah di keluarkan berdasarkan Surat edaran (SE) Nomor.1/5900/2018 tertanggal 6 Nopember 2018 yang isinya antara lain melarang setiap Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) menggunakan gas bersubsidi atau LPG 3 kilogram di rumah maupun tempat usaha.

Surat edaran itu diterbitkan dalam rangka penegasan sasaran penyaluran/pengguna gas bersubsidi, sekaligus mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di lapangan.

Ketua LPKSM-YLKM kota Padangsidimpuan Azmin Gea.

Hasil pantauan di lapangan, masih ada ASN yang menggunakan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kg.

Pihaknya pun akan berinovasi terkait bentuk pengawasan tersebut, untuk menindak atau melaporkan ASN yang tidak mematuhi surat edaran Walikota Padangsidimpuan tentang penggunaan LPG bersubsidi 3 Kg bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan rumah tangga itu terdiri dari enam point.

Pertama, LPG bersubsidi tabung isi 3 Kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Antara lain masyarakat yang tergolong keluarga pra sejahtera atau miskin.

Kedua, mengimbau seluruh ASN/PNS di Pemko Padangsidimpuan untuk tidak menggunakan LPG bersubsidi. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan segera sosialisasikan surat edaran tersebut kepada jajarannya.

Ketiga, Camat se Kota Padangsidimpuan diinstruksikan untuk mengimbau seluruh warga dan pelaku usaha di wilayah tugas masing-masing (seperti hotel, rumah makan, usaha kecil menengah dan besar dengan aset di atas Rp50 juta) untuk tidak memakai LPG bersubsidi 3 Kg.

Keempat, setiap pangkalan dilarang untuk mendistribusikan langsung LPG subsidi 3 Kg ke pengecer. Wajib mengutamakan masyarakat Rumah Tangga Akhir (RTA) dan dilarang keras mengecer keliling.

Setiap pangkalan juga dilarang keras menyalahgunakan isi tabung LPG bersubsidi. Menjual LPG bersubsidi tabung 3 Kg sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan dan menaati perundang-undangan yang berlaku.

Lima, apabila ditemukan pangkalan yang tidak mengindahkan surat edaran itu maka dikenakan sanksi keras hingga pencabutan izin usaha.

Enam, setiap pangkalan wajib memenuhi segala persyataran, baik fasilitas maupun peralatan dan keamanan lainnya. Seperti bangunan wajib memiliki ventilasi yang cukup, memasang papan nama pangkalan dan HET. Sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum.

Setiap pangkalan wajib menyediakan racun api, cap atau stempel pangkalan, timbangan dan bak pendeteksi kebocoran LPG bersubsidi 3 Kg.

Sebagai laporan dan pemberitahuan, surat edaran itu dikirim ke Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD dan Kapolres Kota Padangsidimpuan, pimpinan Pertamina Region I Medan dan Ketua Hiswana Migas.

Sementara ketua LPKSM-YLKM kota Padangsidimpuan Azmin Gea meminta dan mendesak Tim Pengawasan Gas Elpiji Pemko Padangsidimpuan agar segera turun kelapangan untuk melakukan investigasi ke berbagai Lokasi pangkalan gas elpiji bersubsidi di Kota Padangsidimpuan. Karena berdasarkan surat edaran Walikota Padangsidimpuan tersebut diduga ada sejumlah pangkalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi surat edaran tersebut pada poin 6 huruf a, b dan c. Yang bunyinya Sebagai berikut (6) setiap Pangkalan wajib memenuhi segala persyaratan baik fasilitas, peralatan dan keamanan lainnya seperti : A. Bangunan harus memiliki ventilasi yg cukup serta ada tanda larangan merokok.

B. Memasang papan nama pangkalan serta HET sesuai standar dilokasi pangkalannya sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum.

C.Menyediakan racun api, cap/stempel pangkalan, timbangan dan bak pendeteksi kebocoran tabung LPJ bersubsidi 3 kg. Hal ini sangat perlu dilakukan agar hak-hak masyarakat dalam memproleh LPJ 3 kg bersubsidi dapat terpenuhi, terang mantan aktivis ini.

Ia berharap pihak pangkalan juga proaktif mengawasi penjualan gas elpiji bersubsidi dengan tidak melayani pembeli dari kalangan ASN yang seharusnya menggunakan gas elpiji ukuran 5,5 kg. (sabar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *